Dailami Firdaus Sebut Hukum Adat Betawi Perlu Diinventarisir
Keluarga Mahasiswa Betawi (KMB) bersinergi dengan Pusat Studi Betawi Universitas Islam As-Syafi'iyah menyelenggarakan Forum Grup Discussion (FGD) bertajuk " Peluang dan Tantangan Lembaga Adat Betawi Ditengah Revisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007".
Dalam kegiatan ini pembahasannya lebih fokus pada inventarisasi hukum adat masyarakat Betawi
Dalam sambutannya, Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus mengatakan, FGD ini akan menjadi bagian dari rangkaian sejarah perjuangan masyarakat Betawi untuk maju dan bermartabat hingga masuknya Lembaga Adat Betawi di dalam Revisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007, sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 18 B.
Kaum Muda Betawi Gelar Pertemuan di Harlah Pancasila"Dalam kegiatan ini pembahasannya lebih fokus pada inventarisasi hukum adat masyarakat Betawi. Hal ini tidak dapat disepelekan karena saling berkaitan satu sama lain dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ujarnya, di lokasi acara, Kampus 2 Universitas As-Syafi'iyah, Selasa (6/6) sore.
Putra asli Betawi ini berharap, FGD dapat memberikan masukan-masukan yang positif konstruktif terutama mengenai Hukum Adat Masyarakat Betawi. Jadi ke depan bukan hanya budayanya saja yang diakui, namun juga diakuinya masyarakat Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta secara utuh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Perjuangan ini tidak dapat ditanggung atau dipikul secara sendiri-sendiri tetapi harus kita pikul secara bersama dan saling bahu-membahu serta bergandengan tangan agar terwujud apa yang kita perjuangkan yaitu memajukan dan memartabatkan kaum Betawi secara utuh dan menjadikan Jakarta menjadi kota bisnis yang berbudaya," terangnya.
Ia menambahkan, dalam uji sahih Komite I DPD RI di Universitas Indonesia, mengenai revisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007, dirinya terus menyuarakan dan mendorong agar Lembaga Adat Betawi masuk di dalamnya.
"Saya juga tetap mendorong agar tetap terjadi pemilihan langsung disaat pemilihan kepala daerah dan juga diberikannya alokasi dana khusus untuk Jakarta nantinya selain Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemajuan Jakarta," ungkapnya.
Dailami mengajak seluruh komponen Betawi untuk bersatu dan bersama berjuang secara maksimal sesuai dengan kemampuan untuk mewujudkan Betawi ke depan yang semakin maju dan disegani.
"Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk Kongres Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi yang akan diselenggarakan 9 dan 10 Juni 2023. Saya menyakini kongres ini bukan hanya seremonial saja namun juga memiliki esensi yang begitu dalam dan kuat yaitu komitmen kita semua sebagai masyarakat betawi yang ingin Betawi maju dan bermartabat," bebernya.
Sementara itu, Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB), Marullah Matali sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi kaum muda Betawi tersebut.
"KMB hebat, ini sebuah terobosan, ada tantangan dan peluang. Terutama, kaitannya Jakarta setelah tidak berstatus sebagai ibu kota," tegasnya.
Marullah mengajak, seluruh masyarakat Betawi ikut menyukseskan pelaksanaan Kongres MAPKB yang akan diadakan pada 9-10 Juni mendatang.
"Mari kita songsong Jakarta sebagai kota global dan kota bisnis yang bermartabat, maju dan berbudaya dengan Betawi sebagai masyarakat inti," tandasnya.
Untuk diketahui, FGD ini menghadirkan narasumber berkompeten di antaranya, Hakim Militer Anggota Pokkimiltama Mahkamah Agung, Brigjen (TNI) Marwan Suliandi; Dosen Antropologi Universitas Indonesia, Yasmine Z Shahab; Ketua Steering Comittee Kongres MAPKB, Zainuddin (Oding); dan Kaprodi Jurusan Ilmu Politik UMJ, Lusi Andriyani.
FGD juga dihadiri sejumlah tokoh Betawi seperti, Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi, Beky Mardani; Ketua Forum Betawi Rempug, Lutfi Hakim Munir; Budayawan Betawi, Yahya Andi Saputra; Dewan Kota Jakarta Timur, Yudhistira Tasli; hingga Komisaris PT Jakarta Tourisindo (JXB), Muhammad Ichwan Ridwan (Boim).
